Regulasi ekspor kopi di Indonesia saat ini bertumpu pada aturan umum ekspor Kementerian Perdagangan serta ketentuan kepabeanan, karantina, mutu, dan devisa, karena aturan khusus yang dulu mewajibkan status Eksportir Terdaftar Kopi (ETK) sudah dicabut.
Peta berikut membantu eksportir, importir, dan pembuat kebijakan melihat aturan mana yang masih berlaku, instansi penerbitnya, dan aturan mana yang tinggal sejarah. Setiap aturan ditautkan ke sumber resminya agar statusnya bisa Anda periksa langsung.
Apa Itu Regulasi Ekspor Kopi?
Regulasi ekspor kopi adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur siapa yang boleh mengekspor kopi, bagaimana barang dilaporkan dan diperiksa, standar mutu yang dirujuk, serta kewajiban eksportir setelah barang dikapalkan. Cakupannya jauh lebih luas daripada satu peraturan menteri.
Secara hierarki, regulasi ekspor kopi tersusun atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan lembaga. Di luar itu, eksportir juga tunduk pada regulasi perdagangan kopi di negara tujuan, seperti aturan uji tuntas deforestasi Uni Eropa. Dua lapis ini perlu dibedakan: aturan Indonesia menentukan apakah kopi boleh keluar, sedangkan aturan negara tujuan menentukan apakah kopi boleh masuk.
Instansi Mana yang Menerbitkan Aturan Ekspor Kopi?
Ada 5 instansi utama yang menerbitkan regulasi ekspor kopi di Indonesia: Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, serta pemerintah pusat melalui peraturan pemerintah tentang devisa hasil ekspor. Masing-masing mengatur aspek yang berbeda dari satu pengapalan.
| Instansi | Aturan utama | Aspek yang diatur | Status |
|---|---|---|---|
| Kementerian Perdagangan | Permendag 23/2023 dan perubahannya | Kebijakan ekspor, identitas eksportir, barang yang diatur ekspornya | Berlaku |
| Kementerian Keuangan (DJBC) | PMK 155/PMK.04/2022 | Pemberitahuan pabean dan pemeriksaan barang ekspor | Berlaku |
| Kementerian Pertanian | Permentan 52/Permentan/OT.140/9/2012 | Pedoman pascapanen dan standar mutu kopi | Berlaku sebagai rujukan teknis |
| Badan Karantina Indonesia | UU 21/2019 dan PP 29/2023 | Karantina tumbuhan dan sertifikat kesehatan tumbuhan | Berlaku |
| Pemerintah pusat (pengawasan oleh BI, OJK, dan Kemenkeu) | PP 36/2023 dan PP 8/2025 | Penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam | Berlaku |
Tabel ini memetakan regulasi ekspor kopi per instansi, bukan daftar berkas pengapalan. Rincian berkas yang perlu disiapkan dibahas terpisah dalam panduan dokumen ekspor kopi yang wajib disiapkan eksportir.
Aturan Ekspor Kopi Apa Saja yang Berlaku Saat Ini?
Ada 5 kelompok regulasi ekspor kopi yang berlaku saat ini: aturan umum ekspor, kepabeanan, karantina tumbuhan, mutu dan pascapanen, serta devisa hasil ekspor. Kelompok pertama menentukan siapa yang boleh mengekspor, sedangkan empat lainnya mengatur proses dan kewajiban di sekitarnya.
1. Aturan Umum Ekspor Kementerian Perdagangan
Payung regulasi ekspor kopi yang berlaku adalah Permendag Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang telah diubah beberapa kali, antara lain melalui Permendag Nomor 5 Tahun 2026 sebagai perubahan keempat. Aturan ini mewajibkan setiap eksportir memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan perizinan tambahan hanya berlaku bagi barang yang tercantum dalam lampirannya.
Sejak aturan khusus kopi dicabut, kopi diekspor dalam rezim umum ini. Anda tetap perlu memeriksa lampiran versi terbaru untuk memastikan pos tarif HS 0901 tidak masuk kelompok barang yang memerlukan perizinan ekspor, karena regulasi ekspor kopi di tingkat Permendag masih sering diperbarui. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk kopi tetap dilayani melalui sistem elektronik Kemendag.
2. Ketentuan Kepabeanan
Ketentuan kepabeanan ekspor diatur dalam PMK Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, yang menggantikan PMK 145/PMK.04/2007 dan mulai berlaku pada awal 2023. Aturan ini mewajibkan barang ekspor diberitahukan kepada Bea dan Cukai melalui Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
Dalam regulasi ekspor kopi, data PEB menjadi rujukan bagi instansi lain, termasuk untuk pengawasan devisa hasil ekspor. Kesalahan pos tarif atau nilai pada PEB berisiko memicu koreksi pada tahap berikutnya.
3. Karantina Tumbuhan
Karantina tumbuhan untuk kopi ekspor diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan beserta PP Nomor 29 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksanaannya. Biji kopi termasuk media pembawa, sehingga sertifikat kesehatan tumbuhan diterbitkan bila dipersyaratkan oleh negara tujuan.
Fungsi karantina kini dijalankan Badan Karantina Indonesia (Barantin), setelah sebelumnya berada di bawah Kementerian Pertanian. Pastikan persyaratan negara tujuan sudah diketahui sebelum kontrak ditandatangani agar jadwal pemeriksaan tidak menghambat pengapalan.
3. Mutu dan Pascapanen
Rujukan mutu dari Kementerian Pertanian adalah Permentan Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2012 tentang Pedoman Penanganan Pascapanen Kopi, yang mencakup proses pascapanen, standar mutu, sarana, pelestarian lingkungan, dan pengawasan. Untuk klasifikasi mutu biji kopi, pelaku usaha merujuk SNI 01-2907-2008 Biji Kopi [tautkan ke halaman resmi BSN].
Dalam praktik, spesifikasi mutu kopi ekspor ditetapkan dalam kontrak dengan pembeli, dan SNI menjadi bahasa bersama untuk grade serta nilai cacat. Bentuk produk dan standar yang diminta pasar dibahas dalam panduan produk kopi bernilai tinggi untuk pasar ekspor.
4. Devisa Hasil Ekspor
Kewajiban devisa diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, yang mencakup sektor perkebunan. Melalui PP Nomor 8 Tahun 2025, eksportir sektor nonmigas dengan nilai ekspor minimal USD250.000 per dokumen pabean wajib menempatkan 100% DHE di sistem keuangan Indonesia selama 12 bulan sejak 1 Maret 2025.
Bagian regulasi ekspor kopi ini melekat pada pos tarif yang tercantum dalam daftar barang DHE SDA, sehingga eksportir kopi perlu memastikan apakah produknya termasuk. Ketentuan DHE juga masih disesuaikan setelah 2025, jadi periksa versi terbaru sebelum menyusun rencana arus kas.
Regulasi Ekspor Kopi Mana yang Sudah Dicabut?
Ada 4 peraturan menteri khusus kopi yang sudah dicabut, ditambah satu aturan umum ekspor yang telah diganti. Rangkaian ini menunjukkan pergeseran regulasi ekspor kopi dari rezim pendaftaran khusus ke rezim umum berbasis NIB.
| Peraturan | Isi pokok | Dicabut oleh |
|---|---|---|
| Permendag 41/M-DAG/PER/9/2009 dan perubahannya, Permendag 10/M-DAG/PER/5/2011 | Ketentuan Ekspor Kopi, termasuk pendaftaran ETK dan Eksportir Kopi Sementara (EKS) | Permendag 109/2018 |
| Permendag 109/2018 tentang Ketentuan Ekspor Kopi | Pembaruan ketentuan ekspor kopi | Permendag 19/2021 |
| Permendag 80/2019 | Perubahan atas Permendag 109/2018 | Permendag 19/2021 |
| Permendag 19/2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor | Aturan umum ekspor yang mencabut aturan khusus kopi | Permendag 23/2023 |
Apa yang Berubah Setelah ETK Dihapus?
Setelah ETK dihapus, eksportir kopi tidak lagi memerlukan pendaftaran khusus dari Kemendag; NIB yang terbit melalui sistem OSS menjadi identitas eksportir. Perubahan ini menurunkan hambatan masuk bagi eksportir baru, koperasi, dan UMKM.
Konsekuensinya, tanggung jawab menjaga mutu dan ketertelusuran kini lebih banyak berada pada pelaku usaha dan kontrak dagang. Pemahaman tentang regulasi ekspor kopi yang sudah dicabut tetap berguna, terutama saat Anda membaca kontrak lama atau literatur yang masih menyebut ETK.
Bagaimana EUDR Memengaruhi Ekspor Kopi Indonesia?
EUDR memengaruhi regulasi ekspor kopi karena Regulation (EU) 2023/1115 tentang produk bebas deforestasi mewajibkan kopi yang masuk ke Uni Eropa terbukti bebas deforestasi, diproduksi secara legal, dan disertai pernyataan uji tuntas berbasis data geolokasi kebun. Kewajiban ini berlaku bagi operator di Uni Eropa, tetapi datanya harus disiapkan pemasok di Indonesia.
Melalui Regulation (EU) 2025/2650 yang mengubah EUDR, penerapannya diundur menjadi 30 Desember 2026 bagi operator besar dan menengah serta 30 Juni 2027 bagi operator mikro dan kecil. Syarat legalitas dalam EUDR membuat kepatuhan terhadap regulasi kopi di negara produsen, termasuk aturan lahan dan lingkungan, ikut diperiksa pembeli Eropa. Cakupan dan langkah persiapannya diulas lengkap dalam artikel EUDR untuk kopi dan dampaknya bagi eksportir Indonesia.
Kesiapan data geolokasi dan identitas lot sangat bergantung pada digitalisasi rantai pasok kopi Indonesia. Eksportir yang belum mencatat asal lot hingga tingkat kebun sebaiknya mulai sekarang.
Bagaimana Eksportir Memastikan Kepatuhan?
Kepatuhan terhadap regulasi ekspor kopi dapat dijaga dengan 4 langkah: memeriksa status aturan di JDIH resmi, memetakan aturan per tahap pengapalan, menyelaraskan kontrak dengan persyaratan negara tujuan, dan menunjuk penanggung jawab pemantauan.
- Periksa status di JDIH. Kolom status berlaku, diubah, atau dicabut di JDIH Kemendag dan JDIH Kemenkeu lebih andal daripada artikel sekunder.
- Petakan per tahap. Kelompokkan aturan menurut tahap perizinan, pemeriksaan pabean, karantina, dan pembayaran.
- Selaraskan kontrak. Cantumkan spesifikasi mutu, persyaratan sertifikat, dan kewajiban data EUDR secara eksplisit.
- Tunjuk penanggung jawab. Satu orang atau tim memantau perubahan dan memperbarui SOP internal setiap kali status aturan berubah.
Bagi importir, peta regulasi ekspor kopi ini berguna untuk menyusun daftar pertanyaan kepada pemasok sebelum kontrak. Profil pasar dan kebutuhan pembeli dibahas dalam panduan ekspor kopi Indonesia untuk buyer green bean.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1. Apakah ekspor kopi dikenakan bea keluar?
Tidak, kopi tidak termasuk barang yang dikenakan bea keluar menurut ketentuan yang berlaku saat ini. Bea keluar di Indonesia umumnya dikenakan pada komoditas tertentu seperti produk sawit dan mineral. Eksportir kopi tetap wajib menyampaikan PEB serta memenuhi kewajiban perpajakan dan devisa yang berlaku.
2. Apakah koperasi atau UMKM boleh mengekspor kopi langsung?
Ya, koperasi dan UMKM boleh mengekspor kopi langsung selama memiliki NIB dengan bidang usaha yang sesuai serta memenuhi ketentuan kepabeanan, karantina, dan persyaratan negara tujuan. Sejak ETK dihapus, regulasi ekspor kopi tidak lagi mensyaratkan pendaftaran khusus. Tantangan utamanya biasanya konsistensi mutu, volume, dan kemampuan memenuhi permintaan data pembeli.
3. Apakah kopi sangrai dan kopi olahan diatur berbeda?
Tidak untuk regulasi ekspor kopi Indonesia, karena kopi sangrai dan kopi olahan mengikuti rezim umum ekspor yang sama dengan biji kopi mentah. Perbedaan biasanya muncul pada persyaratan negara tujuan, misalnya keamanan pangan, label, dan registrasi fasilitas produksi. Eksportir produk olahan perlu memeriksa regulasi pangan negara tujuan sebelum pengiriman pertama.
4. Apa yang perlu diperiksa importir dari sisi aturan Indonesia?
Importir perlu memastikan pemasok memiliki NIB aktif, mampu memperoleh Surat Keterangan Asal yang sesuai, dan memenuhi persyaratan karantina negara tujuan. Untuk pasar Uni Eropa, importir juga perlu meminta data geolokasi dan bukti legalitas produksi sebagai bahan pernyataan uji tuntas. Kejelasan ini mengurangi risiko barang tertahan di pelabuhan tujuan.
5. Apakah EUDR berlaku untuk kopi sangrai?
Ya, EUDR berlaku untuk kopi sangrai. Lampiran I Regulation (EU) 2023/1115 mencakup pos tarif 0901, yaitu kopi baik disangrai maupun tidak, termasuk kopi tanpa kafein serta kulit dan sekam kopi. Artinya, roaster Indonesia yang mengekspor ke Uni Eropa juga memerlukan data asal biji hingga tingkat kebun.
Kesimpulan: Jadikan Peta Regulasi sebagai Dokumen Kerja
Regulasi ekspor kopi Indonesia kini lebih sederhana di sisi perizinan, tetapi lebih menuntut di sisi kepabeanan, devisa, dan persyaratan negara tujuan. Langkah praktis berikutnya adalah menyimpan tautan resmi setiap aturan di atas, memeriksanya setiap kuartal, dan memperbarui SOP ekspor setiap kali status berubah.
Anggota AEKI dapat memanfaatkan jaringan BPD dan program pelatihan asosiasi untuk membahas perubahan regulasi perdagangan kopi bersama pelaku usaha lain. Informasi keanggotaan tersedia melalui sekretariat di Gedung Kopi, Jakarta.